KABINET ALI WONGSO

Setelah melalui masa krisis 58 hari lamanya, kabinet berikutnya terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953, dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya, PIR). Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Ali–Wongso. Dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta, tetapi Nandlatul Ulama (NU) duduk di dalamnya.
Pada masa Kabinet ini gangguan keamanan makin meningkat. Selain aksi teror dan pengacauan-pengacauan yang makin gencar oleh DI/TII di Jawa Barat, pecah pula pemberontakan Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Di samping itu, gerakan-gerakan daerah makin meningkat pula.
Meskipun dihinggapi oleh kesulitan-kesulitan tersebut, pada masa kabinet ini di¬laksanakan Konferensi Asia–Afrika di Bandung dan persiapan-persiapan pemilihan umum. Pemilihan umum itu sendiri dilakukan pada masa kabinet berikutnya karena Kabinet Ali–Wongso jatuh sebelum dapat melaksanakannya.
Berhubung dengan terjadinya masalah pergantian Pimpinan AD, yang dikenal sebagai "Peristiwa 27 Juni 1955", beberapa anggota Parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh Parlemen. Sebagai akibatnya, kabinet mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.
Program Kabinet Ali – Wongso juga tidak jauh berbeda dengan kabinet-kabinet sebelum¬nya, yaitu meliputi:

  1. program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemak¬muran dan keuangan, organisasi negara, perburuhan, dan perundang-undangan;
  2. Pengembalian Irian Barat; dan
  3. politik luar negeri bebas dan aktif.